Komisi Anggota III DPR Dari Fraksi PPP Mensupport Banding Yang Di Ajukan Meiliana

Komisi Anggota III DPR Dari Fraksi PPP Mensupport Banding Yang Di Ajukan Meiliana – Masyarakat Tanjung Balai Meiliana menjadi perhatian publik selesai Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara menjadi buntut keluhannya masalah volume azan di masjid. Ia divonis dengan masalah penistaan agama.

Atas masalah ini, anggota Komisi III DPR dari F-PPP Arsul Sani mensupport mengajukan banding yang tengah diusahakan pihak Meiliana.

“Pada putusan itu kan masih tetap dapat dikerjakan usaha hukum banding. Menjadi kami turut merekomendasikan supaya diserahkan banding untuk buka peluang Pengadilan Tinggi Medan membahas kembali bagian keadilan serta kepastian hukumnya,” tutur Arsul, Kamis (23/8/2018).

Akan tetapi Arsul mengatakan ketidaksetujuannya bila masalah ini jadi bahan kampanye penghilangan masalah penodaan agama yang tertuang dalam KUHP. Ia pastikan Masalah 156 serta 156a KUHP ini akan dikasihkan rumusan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

“PPP akan tidak sepakat bila putusan itu dipakai menjadi bahan kampanye untuk menghapuskan masalah penodaan agama dalam hukum pidana kita. Masalah tentag penodaan agama dalam RKUHP yang akan datang sudah dikasih rumusan yang lebih baik dibanding Masalah 156 KUHP yang laku sekarang ini,” papar Arsul.

“Kami juga masih tetap terbuka untuk terima perbaikan rumusannya, hingga tidak jadi masalah karet yang meneror perasaan keadilan,” tambah dia.

Support banding untuk Meiliana juga hadir dari anggota Komisi III DPR F-PDIP Risa Mariska. Risa mengharap Pengadilan Tinggi (PT) bisa memberi putusan yang adil.

“Langkah Ibu Meiliana ajukan banding pada masalah ini telah pas serta diinginkan Hakim Pengadilan Tinggi bisa memberi putusan yang adil serta bebas dari intervensi dari pihak mana saja,” ucapnya.

Risa mengakui prihatin dengan vonis yang dijatuhkan pada Meiliana. Menurutnya, masalah ini tidak semestinya dibawa ke ranah hukum. Ia juga menilainya aksi yang dikerjakan Meiliana tidak termasuk juga kelompok penistaan agama.

“Walau sebenarnya masalah beliau ini dapat dituntaskan diluar persidangan. Jika lihat perbuatan yang dikerjakan Ibu Meiliana, tidak termasuk juga dalam kelompok menista agama,” tutur Risa.

Awal mulanya, Meiliana dipandang menistakan agama Islam karena protes volume nada azan yang menurut dia sangat keras. Meiliana divonis 18 bulan bui oleh hakim di PN Medan pada Selasa (21/8). Atas putusan hakim, pihak Meiliana ajukan banding.