Kopel Desak Jokowi Tanda Tangani UU Pemilu

Kopel Desak Jokowi Tanda Tangani UU Pemilu – Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah menyebutkan, tidak ada argumen untuk Presiden Joko Widodo untuk tunda di tandatangani UU Pemilu yang sudah disahkan DPR pada 21 Juli kemarin.

Sampai sekarang ini, UU Pemilu belum juga di tandatangani Presiden hingga belum juga terdaftar di lembaran negara serta belum juga diundangkan.

Beberapa pihak juga menekan supaya Presiden selekasnya di tandatangani UU Pemilu.

Argumennya, kajian RUU Pemilu sampai pengesahannya telah menelan saat lama yakni 9 bulan.

Diluar itu, UU ini adalah gagasan pemerintah serta di dalamnya sudah mengakomodasi saran pemerintah, terlebih untuk beberapa gosip penting.

” Hingga tak ada satu alasantasi yang dapat kita terima untuk pemerintah ini tunda, ” kata dia dalam diskusi di Komisi Penentuan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Syamsudin menyebutkan, sesudah 30 hari disahkan, UU juga akan memperoleh nomor dari Kementerian Hukum serta HAM.

Walau demikian, ia mengharapkan, akhirnya semakin lebih cepat hingga penyelenggara pemilu dapat menyiapkan bagian pemilu.

” Ada kesan tidak bagus, bila umpamanya undang-undang itu diundangkan tanpa ada tanda tangan Presiden, karna ini gagasannya pemerintah, ” tutur Syamsudin.

Disamping itu, Deputi Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati menyebutkan, beragam tuntutan pada UU Pemilu yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga belum juga dapat diolah karna UU Pemilu belum juga mempunyai nomor.

Di kuatirkan, sistem hukum yang lebih lama kan mengganggu jalannya bagian, hingga merubah kwalitas pemilu.

” Kami menekan Presiden untuk selekasnya memberi nomor. Karna potensi tuntutan ke MK telah ada. Makin lama juga akan makin molor, ” kata dia.