Pengadilan Tipikor Jakarta Memvonis Patrialis Akbar 8 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor Jakarta Memvonis Patrialis Akbar 8 Tahun Penjara – Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar divonis delapan th. penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017) .

Patrialis juga diharuskan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Diluar itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman penambahan berbentuk uang pengganti.

Patrialis diharuskan membayar uang pengganti Rp 10. 000 dollar AS serta Rp 4. 043. 000, atau sama juga dengan jumlah suap yang ia terima.

” Mengadili, menyebutkan terdakwa sudah bisa di buktikan dengan cara sah serta memberikan keyakinan bersalah lakukan korupsi dengan cara bersama serta berlanjut, ” tutur Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango waktu membacakan amar putusan.

Putusan itu lebih enteng di banding tuntutan jaksa KPK, yaitu penjara sepanjang 12, 5 th. serta dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilainya, perbuatan Patrialis tidak mensupport program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Diluar itu, perbuatan yang dijalankan Patrialis sudah menciderai instansi Mahkamah Konstitusi.

Patrialis bisa di buktikan terima suap dari entrepreneur import daging, Basuki Hariman serta stafnya Ng Fenny.

Patrialis serta orang dekatnya Kamaludin terima Rp 50. 000 dollar AS, serta Rp 4 juta. Keduanya juga dijanjikan uang sebesar Rp 2 miliar dari Basuki.

Uang itu diberi supaya Patrialis menolong menjadi pemenang putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 perihal uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Th. 2014 perihal Peternakan serta Kesehatan Hewan, yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam usaha utk merubah putusan uji materi, Basuki serta Fenny memakai pihak swasta bernama Kamaludin yang di kenal dekat dengan Patrialis Akbar.

Dalam penyerahan uang pada Patrialis, ke dua terdakwa juga melibatkan Kamaludin.

Patrialis bisa di buktikan tidak mematuhi Pasal 12 huruf c jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah dalam UU Nomor 20 Th. 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman divonis 7 th. penjara oleh majelis hakim.

Basuki juga diharuskan membayar denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan.