Petral Resmi Dibubarkan Pemerintah Jokowi

Petral Resmi Dibubarkan Pemerintah Jokowi  – Pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) berubah menjadi satu diantaranya capaian yg dipamerkan Joko Widodo pada session debat Pemilihan presiden 2019 jilid II, pekan akhir waktu lalu. Di depan Prabowo Subianto, dia menyampaikan pembubaran Petral jadi sisi dari bentuk ketegasan pemerintah bersihkan tata kelola migas.

Pembubaran Petral pada 13 Mei 2015 jadi satu diantaranya rujukan dari Team Tata Kelola Migas yg dibuat Jokowi, memang pernah berubah menjadi berita besar serta mendapatkan tempat dalam pembicaraan publik serta elite politik.

Dikarenakan, entitas anak upaya PT Pertamina (Persero) yg sebelumnya berbasiskan di Hongkong itu sering disebut yaitu sarangnya banyak mafia migas.

Tetapi, apa benar pembubaran Petral udah sukses memberantas praktek mafia migas di Indonesia?

Tidak Diusut Selesai

Waktu dibuat pada 1978, Petral memang miliki pekerjaan jadi ” agen pemasaran ” minyak bumi Indonesia. Mengingat, saat itu, Indonesia adalah satu diantaranya negara pengekspor minyak bumi serta masihlah berubah menjadi sisi dari OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi.

Tetapi, semenjak defisit minyak mentah menghajar Indonesia pada 2003, usaha Petral ikut berubah jadi ” agen penyediaan ” minyak bumi serta bahan bakar minyak (BBM) .

Sederhananya, Petral cuma bekerja jadi makelar dari pemilik kilang yg pingin jual minyaknya terhadap Pertamina untuk kepentingan mengonsumsi dalam negeri.

Namun, cuan atau untung yg diterima dari usaha ini nyata-nyatanya amat mengundang selera. Dari layanan makelar ini, Petral diberitakan menyimpan hampir Rp250 miliar /hari. Berarti, dalam 1 tahun, Petral dapat mendulang dana Rp91, 2 triliun.

Angka itu tidak jauh tidak serupa dengan hasil audit Kordha Mentha, instansi auditor yg disewa pemerintah untuk mengaudit Petral, yg perlihatkan kalau jaringan mafia migas Petral kuasai kontrak persediaan minyak sejumlah 18 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp250 triliun saat periode 2014-2015.

Semua pensuplai minyak mentah serta BBM pada periode itu berafiliasi pada satu perusahaan yg kuasai kontrak penyediaan minyak sejumlah Rp6 miliar setahun–sekitar 15 % dari keseluruhan import Pertamina.

Gara-gara tingkah banyak mafia migas itu, Pertamina tak beroleh harga terunggul dalam penyediaan produk BBM.

Terakhir, Sudirman Said, bekas Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) jaman Jokowi yg sekarang ada di tim Prabowo, menyampaikan pembubaran Petral tidak serentak memberantas praktek mafia migas di Indonesia.

Dikarenakan, kata Sudirman, teka-teki bab yang menimbulkan kerugian Petral dan jaringan mafia yg ada di dalamnya belum juga diekspos dengan selesai.

Sudirman menyebutkan dianya sendiri pernah memiliki rencana memberikan laporan hasil audit bab kehadiran mafia migas Petral ke KPK. Tetapi, gagasan itu gagal lantaran di stop ” atasannya ” .

“Ketika pengen melapor pada malam itu di stop tidak untuk dilanjutkan. Jadi bila disebutkan menterinya takut, guyonan saya ‘enggak kebalik bro’, ” kata Sudirman di Alat Center Prabowo-Sandi, Jakarta, pada 16 Februari 2019 atau satu hari saat debat calon presiden ke dua.

Masa itu, kata Sudirman, dianya sendiri menggenggam dua masalah mafia daya besar, yakni : “Papa Mohon Saham” serta Petral. Selesai laporan Setya Novento ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, kata Sudirman, dia telah mewacanakan untuk melapor bab Petral ke KPK, namun ” atasannya ” minta tidak untuk meneruskan.

“Yang rada risau atasan saya itu pada proses pembubaran Petral lantaran ditakut-takuti beberapa menteri, namun saya menyampaikan ‘pak ini janji bapak serta saya itu diangkat jadi menteri disuruh bersihkan mafia migas’ karenanya saya push selalu serta itu barusan saya tidak jelas hingga dimana, audit telah tuntas serta telah jelas akhirnya, ” kata Sudirman.

Dosen Fakultas Ekonomika serta Usaha Kampus Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhi menolak “tudingan” tersedianya usaha menghalang-halangi pengusutan selesai mafia migas Petral waktu Sudirman Said menjabat menteri ESDM.

Dikarenakan, waktu itu Fahmi yg masihlah menjabat jadi anggota Team Tata Kelola Migas (Satgas Anti Mafia Migas) udah lebih dahulu menemukannya kejanggalan-kejanggalan penyediaan minyak di Petral serta udah memberikan laporan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

“Sesungguhnya kami telah ke KPK, namun hasil diskusi dengan KPK itu memang ada problem mencari dua alat bukti atau mengenai berapakah kerugian negara. Jadi bila Sudirman Said menyampaikan Jokowi menghindar itu tak semuanya benar, ” kata Fahmi waktu dihubungi reporter Tirto, Rabu (20/2/2019) .

Hasil hasil satgas yg dimaksud oleh Fami pun tidak jauh tidak serupa dengan hasil audit Kordha Mentha. “Kami menemukannya satu keanehan, yg meraih kemenangan bidding (penawaran) itu negara yg tak membuahkan minyak seperti Italia serta Maldives, ” kata Fahmi.

Sayangnya, kata Fahmi, saat itu audit yg dikerjakan oleh Team Tata Kelola Migas cuma hanya pada periode 2012-2014. Meskipun sebenarnya, penyediaan minyak oleh Petral masihlah, bahkan juga sesudah perusahaan itu dibubarkan.

Kontrak penyediaan minyak kurang lebih 10 juta kiloliter untuk periode Januari-Juni 2015 tak selekasnya diinvestigasi. Semenntara waktu itu, Pertamina langsung sudah sesumbar kalau pembubaran Petral bikin biaya penyediaan minyak bisa dihemat juta-an dolar AS.

Meskipun begitu, kata Fahmi, sekarang import minyak yg dikerjakan Pertamina melalui Integrated Suplai Chain (ISC) dapat lebih transparan dikarenakan dikerjakan di Indonesia. Pertamina bisa dengan cara langsung mencari minyak mentah atau hasil minyak ke produsen-produsen minyak dunia, serta beroleh harga tambah murah.

Dalam kata berbeda, mata rantai transaksi perdagangan dapat dipangkas. Karenanya, kata Fahmi, kesuksesan Jokowi pantas dipuji, walaupun praktek mafia migas masihlah bergentayangan di Indonesia.

“Pembubaran Petral ini tak gampang, banyak kemampuan yg pingin menghindar. […] pemerintah sebelum nya, Dahlan Iskan [menteri BUMN jaman SBY] pun gak dapat [bubarkan Petral]. Ia menyebutkan ada kemampuan langit ke tujuh yg mencegahnya, ” kata Fahmi.

Fahmi menyampaikan, masihlah tersedianya praktik-praktik mafia migas di tahan air dapat disaksikan dari beberapa isyarat. Antara lainnya usaha sistemik untuk menghalang-menghalangi Pertamina membuat kilang-kilang baru di Indonesia.

“Apa maksudnya? Bila kilang gak dibuat, karena itu impornya membengkak, ” kata Fahmi.

Dalam masalah ini, KPK memang telah meneliti hasil audit forensik pada Petral dalam penyediaan minyak pada 2012-2014. Seperti dilansir Pada, 13 November 2015, Pertamina udah menyerahkan audit dari auditor Kordha Mentha.

Menurut hasil instansi auditor Kordha Mentha, jaringan mafia migas udah kuasai kontrak persediaan minyak sejumlah 18 miliar dolar AS saat tiga tahun.

Sayangnya, sampai sekarang ini, belumlah ada progres. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah cuma menjawab singkat waktu dilakukan konfirmasi reporter Tirto.

“Saya belum juga bisa kabar mengenai itu [progres penyidikan pendapat korupsi Petral]” kata Febri, Rabu (20/2/2019) .

Sesaat Wakil Ketua KPK Suat Situmorang menyampaikan, institusinya masihlah terus-menerus menindak lanjuti prioritas masalah yg udah dibikin komisi antirasuah, ditambah lagi sebagai perhatian publik.

” Migas masihlah jadi prioritas KPK jilid IV, ” kata Saut waktu dilakukan konfirmasi reporter Tirto bab lanjutan masalah Petral, Rabu (20/2/2019) .