Publik Indonesia Sudah Sempat Menyimpan Angan-Angan Yang Besar Pada Politisi Dari Partai Amanat Nasional PAN Itu

Publik Indonesia Sudah Sempat Menyimpan Angan-Angan Yang Besar Pada Politisi Dari Partai Amanat Nasional PAN Itu – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku ada pergeseran umur pemeran tindak korupsi yang bertambah muda. Salah satunya penyelenggara negara masih tetap berumur muda akan tetapi telah dilabeli koruptor merupakan Zumi Zola.

Publik Indonesia sudah sempat menyimpan angan-angan yang besar pada politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Bagaimana tak, baru di umur 35 tahun, ia telah dipilih menjabat menjadi Gubernur Jambi. Tapi, dua tahun menjabat, Zumi malah tersungkur serta dikira memberi uang suap pada anggota DPRD agar RAPBD tahun 2018 di setujui.

Zumi yang awalnya menyanggah turut turut serta, kenyataannya malah ajukan diri menjadi saksi pemeran bekerja bersama-sama atau justice collaborator (JC). Nah, salah satunya ketentuan biar JC dipenuhi ialah mengaku perbuatan korupsinya.

Menyaksikan hal demikian, Agus lantas mengakui prihatin. Tapi, ia menyaksikan waktu ini anak muda di Indonesia yang terjun ke politik bukan lantaran didorong mempunyai kesadaran ingin melakukan perbaikan keadaan di Tanah Air.

” Mereka terjun ke politik, lantaran orang tuanya telah terlebih dahulu berada di sana, ” kata Agus dalam kuliah Webbinar beserta mahasiswa Indonesia yang ada di Munich, Jerman pada Senin malam (6/8).

Kuliah itu dijalankan lewat cara jarak jauh dengan memakai tehnologi live streaming, hingga dapat turut dikaji oleh siapa lantas saat mempunyai koneksi internet yang lancar. Terus, apakah angan-angan Agus pada anak muda Indonesia berkenaan pemberantasan korupsi?

1. Skema pemilihan kepala daerah di Indonesia butuh diubah
Menurut Agus, salah satunya skema yang perlu di ubah ialah skema pemilihan kepala daerah di Indonesia. Lho, apakah hubungannya dengan korupsi? Menurut Agus, ongkos politik di Indonesia tinggi sekali.

Data dari Litbang Kementerian Dalam Negeri membuktikan menjadi gubernur, diperlukan ongkos pada Rp 20 miliar – Rp 100 miliar. Dan untuk wali kota atau bupati diperlukan ongkos Rp 20 miliar – Rp 30 miliar.

” Sesaat, kan yang maju menjadi calon belum juga semestinya mempunyai uang sendiri. Jika lantas ada, itu bukan menurut hasil dari sumbangan. Hingga sewaktu kelak dipilih serta menjabat, jadi ia ingin modal yang telah di keluarkan itu kembali. Skema pemilukada mesti dievaluasi, ” kata Agus.

Ia menilainya semestinya beberapa orang terpilih, mempunyai rekam jejak yang baik, akan tetapi tak mempunyai modal besar bisa pula dan punyai kesempatan yang sama untuk berlaga di pemilihan kepala daerah.

Kecuali Zumi, ada juga eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang nasibnya sama. Umur Rita memang tak kan semuda Zumi, tapi, ia terjun ke dunia politik lantaran ayahnya, Syaukani Hasan Rais, telah terlebih dahulu menempati urutan menjadi bupati.

Dalam pandangan Agus, anak-anak muda yang dipilih lewat skema pemilukada mirip ini, apa sanggup membiarkan diri dari belenggu orang tuanya. Dikarenakan, kebanyakan orangtuanya masih tetap mempunyai guna pada kebijakan yang diambil si anak sewaktu menjabat.

2. Daerah di Indonesia belum juga segalanya siap mengurus APBD yang besar
Dalam 20 tahun masa reformasi, kata Agus, APBN Indonesia naik penting. Waktu rezim orde baru rubuh tahun 1998 terus, APBN Indonesia baru Rp190 triliun. Sesaat, sewaktu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik jadi Presiden tahun 2004 terus, APBN Indonesia naik jadi Rp 440 triliun. ” Akan tetapi, saat ini APBN kita telah meraih Rp 2. 200 triliun, ” kata Agus.

Sesaat, tata kelola biaya berjalan dengan lamban. Jika dahulu di desa tak ada uang, jadi saat ini hampir tiap-tiap desa diyakinkan mempunyai biaya sedikitnya lebih kurang Rp1 miliar.

” Ini lah yang saya harap dapat selalu diperbaiki, ” tukasnya lagi.

Agus cemas tak ada tata kelola biaya yang baik, malah buka kesempatan buat praktek korupsi di awali dari tingkat sangat bawah ialah desa. Agus mengharap bukan cuma KPK yang bertindak dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, mesti dibantu oleh instansi atau kementerian yang lain. ” Dikarenakan, korupsi itu membatasi Indonesia dapat sejahtera kurun waktu yang lumayan lama, ” papar dia.

3. KPK buka lebar pintu buat anak muda Indonesia bergabung
Pertanyaan berbeda yang muncul dari anak muda Indonesia yang tengah menimba pengetahuan diluar negeri ialah masalah hasrat mereka supaya bisa masuk dengan KPK. Agus menyongsong baik hasrat mereka untuk masuk. Ditambah lagi beberapa anak muda ini menimba pengetahuan di sekian banyak negara yang memandang desas-desus korupsi serta jujur dan berkarakter kuat merupakan hal terutama.

Oleh karena itu, Agus memberi saran biar mereka kedepannya dapat masuk lewat program Indonesia Menyebut.

” Kalian dapat memonitor infonya di web KPK. Moga-moga jumlahnya karyawan KPK dapat ditambah. Waktu ini, jumlahnya karyawan kami ada lebih kurang 1. 600 orang, kami harap dengan mempunyai karyawan yang semakin besar, jadi usaha pengusutan pada korupsi dapat lebih efisien, ” kata Agus.

Akan tetapi, untuk dapat berperan dalam pemberantasan korupsi tidak selamanya dengan masuk ke KPK. Menurut Agus, anak-anak muda Indonesia yang saat ini tengah ada diluar negeri dapat kembali lagi Tanah Air terus bekerja dimana lantas. Lalu, sebarkan jujur dan berkarakter kuat yang telah mereka temukan sewaktu menimba pengetahuan diluar negeri ke lingkungan seputarnya.

” Jadi, jika Anda bekerja di satu perusahaan dapat memberi contoh dengan tak terima uang suap. Jadi, jujur dan berkarakter kuat itu bukan cuma selesai di Anda tapi juga menyebar ke orang yang lain, ” kata Agus.

Kecuali membawa anak muda Indonesia, KPK, tukasnya lagi, juga tengah membawa beberapa pemuka agama untuk selalu sebarkan pesan ke umat beragama biar tak melakukan perbuatan korupsi. Harapannya, pengetahuan agama yang dicapai dapat langsung diimplementasikan ke kehidupan keseharian.

” Jadi, bukan cuma mengabdi pada Tuhan, tapi juga mengabdi ke manusia dalam kehidupan keseharian, ” papar dia.