Setya Novanto Dilarang KPK Untuk Berpegian Ke Luar Negeri

Setya Novanto Dilarang KPK Untuk Berpegian Ke Luar Negeri – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghormati prsoes hukum berkaitan mencegah Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri.

Mencegah itu dikerjakan sepanjang enam bln. berkaitan masalah sangkaan korupsi Kartu Sinyal Masyarakat berbasiskan elektronik (e-KTP).

” Baiknya semuanya pihak mensupport sistem hukum ini. Janganlah malah menghalangi dengan argumen diluar hukum, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Rabu (12/4/2017).

Febri menjelaskan, mencegah itu dikerjakan dalam penyidikan pada tersangka Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong. Hal semacam itu didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

” Bila pihak yang dihindari keberatan, silahkan ikuti sistem hukum, ” tutur Febri.

Terlebih dulu, Dewan Perwakilan Rakyat bakal melayangkan surat keberatan pada Presiden Joko Widodo atas mencegah Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri sebagai saksi dalam masalah sangkaan korupsi Kartu Sinyal Masyarakat berbasiskan elektronik (e-KTP).

Cara barusan menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar serta sudah jadi surat resmi kelembagaan lantaran sudah disetujui dalam rapat Tubuh Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilainya, mencegah Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-IX/2011.

Putusan itu membatalkan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian yang memperbolehkan penegak hukum memohon mencegah pada Ditjen Imigrasi untuk menghindar seorang ke luar negeri walau masih tetap dalam sistem penyelidikan. Walau sebenarnya, Novanto dihindari dalam sistem penyidikan.